Pemprov Sumbar Hadapi Setumpuk Masalah

PADANG--MI: Sebulan pascagempa yang menelan korban jiwa 1.195 orang dan merusak 270 ribu rumah, berbagai masalah masih harus diselesaikan pemerintah provinsi Sumatra Barat (Sumbar). "Hasil keputusan pemerintah, tanggap darurat berakhir 31 Oktober. Berakhirnya tanggap darurat menjadi tanda dimulainya tahap rekonstruksi," kata Plt Gubernur Sumbar Marlis Rahman, Jumat (30/10). Meski demikian, faktanya, gempa masih meninggalkan setumpuk masalah dan juga sudah menimbulkan persoalan baru. "Sisa masalah itu, terkait pendataan korban dan kerusakan yang tidak valid serta belum selesainya berbagai persoalan dalam pemberian bantuan tanggap darurat," kata Direktur LBH Padang Alvon Kurnia Palma. LBH Padang yang sejak awal memantau penanganan bencana gempa Sumbar mencatat puluhan puluhan masalah. "Yang datang mengadu ke LBH saja, ada enam kasus dari Padang dan Padang Pariaman," kata Alvon. Menurut Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia LBH Padang Vino Oktavia Mancun pendataan rumah penduduk yang rusak akibat gempa rawan penyelewengan. "Pasalnya, pemerintah daerah tidak menggunakan mekanisme pengawasan terhadap pendataan dan tidak membuka posko pengaduan dari masyarakat," katanya. Misalnya puluhan warga Korong (Dusun) Paguh Duku, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman yang datang ke LBH Padang. "Petugas pendataan di lapangan dilaporkan warga lebih banyak mendata orang-orang dekat dan saudaranya. Bahkan rumah tidak ada, dilaporkan rusak berat," katanya. Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi Koalisi LSM Peduli Bencana Lumbung Derma Ronny Saputra, mendesak pemerintah daerah untuk menggunakan sistem pendataan yang transparan, membuka pengaduan dari masyarakat serta melakukan verifikasi ulang. "Semestinya, setelah pendataan awal, langsung diverifikasi ke lapangan, hasilnya diumumkan di kantor wali nagari dan membuka mekanisme komplain terhadap hasil pendataan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan verifikasi kedua," katanya. Pasalnya, menurut Ronny, selain menjadi dasar pemberian bantuan uang lauk pauk, data pemerintah akan menjadi dasar bantuan rekonstruksi. Selain itu, sebagian fasilitas layanan umum masih jauh dari sempurna. Sementara itu, Direktur PDAM Kota Padang Azhar Latief mengatakan, meski seluruh bak penampungan PDAM sudah berproduksi, namun terkendala jaringan yang rusak mencapai 60%. "Hingga kini sudah terdeteksi sekitar 2.500 titik kebocoran. Jumlah ini terus bertambah," katanya. Terkait berbagai masalah itu, Sekda Sumbar Firdaus K meminta pemerintah kabupaten/kota membuka posko pengaduan dari masyarakat. "Tim verifikasi yang dibentuk pemprov sudah turun, namun belum ada laporan. Bila memang masih ada komplain dari masyarakat, nanti kita bicarakan dulu apakah perlu verifikasi kedua. Yang jelas, kita minta kabupaten/kota untuk menampung semua pengaduan masyarakat," katanya. (HR/AA/OL-06)