Astaga, Oknum Pejabat Selewengkan Bantuan untuk Korban Gempa

PADANG, KOMPAS.com — Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat membenarkan adanya penyelewengan bantuan korban gempa di Sumbar. Dari hasil identifikasi sementara, pelaku penyelewengan tersebut di antaranya berasal dari pejabat di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga dusun.
Kepala Sekretariat Satkorlak Sumbar, Ade Edward, Kamis (29/10), mengungkapkan, nama-nama oknum pejabat yang diduga menyelewengkan bantuan tersebut saat ini sudah didata.
"Kami sudah memantau siapa-siapa oknum pejabat di kecamatan atau kelurahan yang menyelewengkan bantuan. Untuk saat ini kami belum bisa menyebutkan siapa saja. Saat ini fokus kami bagaimana bantuan bisa segera sampai ke korban. Tapi, setelah itu nanti kami pasti mengambil langkah hukum untuk oknum-oknum itu," ujar Ade.
Penyelewengan bantuan tersebut, terutama banyak terjadi pada bantuan barang. Ada oknum pejabat yang diduga menjual barang-barang bantuan, seperti beras dan mi instan ke pasar. Ada pula yang menumpuk dan tak segera dibagikan. Temuan adanya penyelewengan oleh oknum pejabat kecamatan dan kelurahan tersebut, di antaranya, terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang.
Untuk pengawasan terhadap akuntabilitas distribusi bantuan ini, kami juga dibantu tim dari Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kepolisian. "Jadi, bentuk-bentuk penyelewengan yang akan terjadi diupayakan tetap terpantau," papar Ade.
Terkait dengan data penerima uang lauk-pauk, Ade mengatakan, saat ini tim gabungan dari pemerintah pusat terus melakukan validasi. Dalam tim tersebut di antaranya berasal dari BPKP, KPK, Universitas Andalas Padang, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hasil validasi data tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Data tak rasional
Validasi tersebut juga untuk mengetahui kemungkinan adanya kesalahan data yang dipakai untuk penyaluran uang lauk-pauk. Data yang diverifikasi termasuk dari Padang Pariaman dan Kota Padang yang dalam beberapa hari terakhir mengundang protes. "Ada data-data yang diduga tak rasional. Ini yang akan dilihat, apakah memang disengaja, ada penggelembungan data, atau memang kelalaian," katanya.
Dia mengatakan, ada sejumlah daerah yang berubah-ubah dalam penyampaian data untuk penerima uang lauk-pauk. Salah satunya di Padang Pariaman. Akibatnya, hingga saat ini penyaluran uang lauk-pauk di daerah tersebut tak kunjung selesai. Padahal, masa tanggap darurat tinggal satu hari.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Alvon Kurnia Palma mengatakan, pangkal kekacauan dalam penyaluran uang lauk-pauk adalah pendataan yang tidak valid. Dia curiga adanya permainan di tingkat elite di kabupaten dengan memberikan data versi mereka, tetapi tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Hal inilah yang harus dibuktikan tim monitoring dan evaluasi pemerintah pusat. Bila tak segera diselesaikan, masalah pendataan tersebut dapat menimbulkan konflik sosial pascagempa," kata Alvon.
LBH Padang sendiri, lanjutnya, setiap hari menerima laporan dari masyarakat tentang adanya berbagai kecurangan dalam penyaluran bantuan, baik barang maupun uang tunai. Keluhan masyarakat yang datang ke LBH umumnya berupa tak meratanya pembagian bantuan, hingga dugaan penyelewengan dan penimbunan.